Skandal Ducati: Noel Minta Motor ke 'Sultan' Kemnaker, KPK Bongkar Korupsi K3

Update: 23 August 2025, 23:25 WIB

Noel Tanya 'Cocoknya Motor Apa' ke 'Sultan' Kemnaker Lalu Dapat Ducati


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal sebagai Noel. Dalam pengungkapan ini, terungkap bagaimana Noel meminta motor kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang disebut-sebut sebagai 'sultan' di lingkungan Kemnaker. Permintaan tersebut akhirnya berujung pada pemberian sebuah motor Ducati, yang kini menjadi sorotan utama dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena melibatkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Temuan ini menegaskan urgensi pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk di lembaga-lembaga negara. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, seperti yang disampaikan oleh para pakar hukum dalam berbagai kesempatan.

Kronologi Permintaan Motor dan Pemberian Ducati

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa komunikasi antara Noel dan Irvian terjadi saat Noel meminta saran mengenai jenis motor yang cocok untuknya. Percakapan tersebut terjadi sebelum akhirnya Irvian membelikan dan mengirimkan motor Ducati kepada Noel. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 23 Agustus 2025, menunjukkan bahwa kasus ini berkembang dan bergulir dengan cepat.

"Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, 'kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya cocoknya motor apa?'," kata Setyo. Motor Ducati tersebut kemudian dikirimkan dan kini berada di rumah anak Noel, menguatkan dugaan keterkaitan antara permintaan dan pemberian tersebut. Temuan ini sangat krusial dalam proses penyidikan karena dapat memperjelas peran masing-masing individu dalam kasus ini.

Baca Juga: Polres Demak Atasi Krisis Air: Sumur Bor dan Bantuan Sembako untuk Warga Purworejo

'Sultan' Kemnaker dan Peran Irvian Bobby Mahendro

Irvian Bobby Mahendro, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022-2025, diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Noel. Noel memanggil Irvian dengan sebutan 'sultan', yang mengindikasikan adanya relasi yang melibatkan kekuasaan dan finansial di lingkungan kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik korupsi dapat terjadi di lingkungan pemerintahan.

Setyo menjelaskan bahwa sebutan 'sultan' yang disematkan pada Irvian oleh Noel mengacu pada sosok yang memiliki banyak uang di Ditjen Binwas K3. Jabatan dan relasi yang terjalin membuka peluang bagi praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan negara. Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi.

Jatah Rp 3 Miliar dan Dugaan Keterlibatan Noel

KPK menduga bahwa Noel menerima jatah sebesar Rp 3 miliar dari hasil pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3, hanya dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai Wamenaker. Selain uang tunai, Noel juga mendapatkan sebuah motor Ducati, yang menambah kuat dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus ini. Ini menunjukkan betapa besar potensi kerugian negara akibat praktik korupsi.

Baca Juga: Balon Udara Liar 'Remaja Mumet' Bikin Pekalongan Gelap: Pemadaman Listrik Akibat Ulah Iseng?

KPK menyebutkan bahwa biaya resmi untuk sertifikasi K3 seharusnya hanya Rp 275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas hingga harus mengeluarkan biaya Rp 6 juta. Total pemerasan yang diduga mencapai Rp 81 miliar. Dana tersebut mengalir ke berbagai pihak, termasuk Noel, menunjukkan betapa luasnya jaringan korupsi yang terlibat.

Daftar Tersangka dan Perkembangan Kasus

Noel dilantik sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024, yang berarti ia menerima uang tersebut sekitar dua bulan setelah menjabat. Berikut adalah daftar tersangka yang terlibat dalam kasus ini, yang menunjukkan kompleksitas kasus dan keterlibatan banyak pihak. Daftar ini mencakup berbagai posisi di Kemnaker, mulai dari koordinator hingga direktur, yang semakin menguatkan dugaan bahwa korupsi telah merambah ke berbagai lini.

Baca Juga: Kebakaran Hebat Landa Gudang Kaca dan Pabrik Kasur di Kalideres

  1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025
  2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
  3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025
  4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
  5. Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
  6. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
  7. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
  8. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator
  9. Supriadi selaku Koordinator
  10. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
  11. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia

Kasus ini masih dalam pengembangan oleh KPK dan akan terus mengungkap fakta-fakta baru. Upaya pemberantasan korupsi memang bukanlah hal yang mudah, tetapi penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam penanganan kasus akan sangat membantu.

Penting untuk dicatat bahwa kasus ini juga menjadi perhatian publik karena adanya dugaan pelanggaran etika dan moral di kalangan pejabat negara. Kasus ini diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan menghindari praktik-praktik korupsi yang merugikan negara. Banyak pihak berharap kasus ini dapat segera dituntaskan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.


Artikel Terkait