Optimasi Dana Transfer: Pemkot Semarang Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, melalui Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin, menegaskan keseriusannya dalam mengelola dana transfer dari pemerintah pusat. Komitmen ini meliputi pengoptimalan penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Iswar saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Semarang pada Jumat, 20 Agustus lalu.
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dan Tujuannya
Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ini secara khusus membahas pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Iswar Aminuddin mengungkapkan komitmen Pemkot Semarang untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka, bertanggung jawab, dan fokus pada pencapaian hasil yang konkret.
"Topik kunjungan kerja ini terkait pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah. Di Kota Semarang, kami berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," kata Iswar dalam keterangannya, Sabtu, 13 Agustus 2025. Keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran adalah pilar utama untuk memastikan efektivitas dana transfer.
Anggaran Dana Transfer 2025
Pada tahun 2025, Kota Semarang menerima alokasi dana transfer yang signifikan dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp 1,3 triliun, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik sebesar Rp 512,92 miliar.
Pemkot Semarang akan melakukan penyesuaian anggaran agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan tepat guna. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diungkapkan oleh para ahli mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dalam mendukung pembangunan daerah.
Prioritas Program untuk Kesejahteraan Masyarakat
Iswar menekankan bahwa dana transfer merupakan 'ruh' dalam upaya membangun Kota Semarang. Penyesuaian program akan dilakukan agar program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terus terjaga.
Baca Juga: Polda Riau Inisiasi 'Bank Pohon': Upaya Hijaukan Riau dan Edukasi Masyarakat
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.
Sinergi dengan DPR RI dan Harapan Dukungan
Pemkot Semarang berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi dengan Komisi II DPR RI. Sinergi yang erat diharapkan dapat mendorong penyempurnaan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Wakapolri Dedi Prasetyo di Semarang: Bakti Sosial, Semangat Anak-anak, dan Pengabdian Negeri
Iswar menambahkan, "Kami berharap, melalui kunjungan kerja spesifik ini, akan terjalin sinergi yang makin kuat antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi II DPR RI dalam penyempurnaan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat." Hasil diskusi ini akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan keuangan daerah di Kota Semarang.
Peran Penting Dana Transfer dalam Pembangunan Daerah
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan dana transfer pusat ke daerah berjalan optimal. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aria menjelaskan bahwa dana transfer merupakan instrumen krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pandangan para ekonom yang menekankan pentingnya alokasi anggaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
Baca Juga: Fadli Zon Lantunkan Puisi 'Untukmu Bung Tomo': Kenangan 40 Tahun Lalu
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Anggaran
Aria menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran sejak proses perencanaan hingga pelibatan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip Good Governance yang menekankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
"Dana transfer di daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Untuk itu dalam pengelolaan anggarannya harus transparan sejak proses perencanaan hingga pelibatan partisipasi publik," jelas Aria.
Fokus pada Outcome dan Dampak Langsung ke Masyarakat
Selain transparansi, Aria juga menekankan pentingnya memastikan dana transfer memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pengeluaran anggaran harus terukur berdasarkan outcome, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata melalui program-program prioritas Pemkot Semarang.
Kunjungan kerja spesifik ini, pada akhirnya, menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas dana transfer pusat. Keberadaan dana transfer yang efektif akan berkontribusi pada percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pentingnya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menjadi langkah awal dalam menyusun program-program yang lebih terfokus dan efisien dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini adalah anggota Komisi II DPR RI, Kajari Kota Semarang, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Inspektur Kota Semarang, serta perangkat daerah terkait. Sementara itu, KPK mengungkap adanya dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkup Pemkot Semarang, memberikan sorotan tambahan terhadap pentingnya tata kelola yang baik dan transparan.
