KPK Dalami Korupsi BJB: Lisa Mariana Diperiksa, Aliran Dana Diduga Capai Ratusan Miliar Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Lisa Mariana (LM), yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana dalam perkara tersebut. Upaya KPK ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pemeriksaan terhadap Lisa Mariana dilakukan pada Jumat, 22 Agustus 2025, di gedung KPK yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. KPK berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang kuat guna mengungkap skema korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan BJB. Proses penyelidikan ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Fokus Utama: Aliran Dana dan Peran Lisa Mariana

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Lisa Mariana berfokus pada pendalaman aliran uang dalam perkara BJB. Lisa dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam penerimaan aliran dana yang diduga berasal dari hasil korupsi. Hal ini sejalan dengan strategi KPK untuk menelusuri jejak uang haram dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Baca Juga: Gaza Terancam Kelaparan Parah, PBB Bersuara, Arab Saudi Kutuk Israel Keras

Lisa Mariana sendiri mengakui adanya aliran dana yang diterimanya. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, khususnya untuk anaknya. Pengakuan ini menjadi poin krusial dalam penyelidikan KPK, karena mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan dana negara.

Pengakuan Lisa dan Penjelasan Lebih Lanjut

Saat dikonfirmasi di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Jumat, 22 Agustus 2025, Lisa Mariana membenarkan adanya aliran dana yang masuk ke rekeningnya. Ia menegaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Pernyataan ini menambah kompleksitas kasus dan menguatkan dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Meski demikian, Lisa enggan merinci besaran nominal dana yang diterimanya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengungkap lebih lanjut. Sikap kooperatif Lisa diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan memberikan kejelasan mengenai detail aliran dana tersebut.

Jumlah Kerugian Negara dan Tersangka

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku mantan Direktur Utama Bank BJB, Widi Hartono (WH) yang menjabat sebagai pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB, serta tiga pihak swasta, yaitu Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK). Penetapan tersangka ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi di lingkungan BJB.

Perbuatan para tersangka diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 222 miliar. KPK menduga bahwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-bujeter, yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan bank. Kasus ini terjadi saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sehingga KPK juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Baca Juga: Skandal Eks Wamenaker: Pemerasan Sertifikasi K3, Angka Fantastis!

Analisis Lebih Lanjut dan Implikasi Hukum

Kasus korupsi di BJB ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar. Penyelidikan yang dilakukan KPK diharapkan dapat mengungkap secara tuntas skema korupsi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK adalah hal yang krusial untuk menjaga kepercayaan publik pada lembaga keuangan dan pemerintahan.

Analisis terhadap kasus ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan di BJB. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga menjadi kunci untuk memberikan efek jera.

Baca Juga: Misteri Kematian Kacab Bank di Jakarta: Siapa Dalang di Balik Penculikan dan Pembunuhan?

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan negara. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama,” menurut pernyataan dari sebuah lembaga kajian anti-korupsi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk memberantas korupsi di semua lini.

Simak juga video: Momen Lisa Mariana tiba di KPK, diperiksa kasus korupsi BJB.