Polemik Alih Fungsi Trotoar TB Simatupang: Solusi atau Tambah Ruwet?

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, guna mengurai kemacetan, ternyata tidak disambut antusias oleh seluruh warga. Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, mereka ragu langkah ini akan efektif mengatasi permasalahan lalu lintas yang kian pelik.

Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, seperti yang dirangkum oleh detikcom. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang berkeinginan agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang dapat kembali normal dan terurai.

Rencana Dishub DKI Jakarta dan Dampaknya

Dalam keterangannya di Balai Kota pada Kamis, 21 Agustus, Syafrin Liputo menyatakan, "Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur." Tujuannya jelas, mengembalikan kapasitas jalan yang terdampak oleh berbagai proyek.

Menurut Syafrin, kemacetan yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya proyek pipanisasi, pembangunan saluran limbah, dan pembangunan complete street yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Penyempitan jalan akibat pekerjaan tersebut membuat beberapa titik jalan hanya memiliki satu lajur yang dapat dilalui kendaraan.

Baca Juga: SMPN 216 Jakarta Pusat Dilalap Api: Ruang Wakasek Terdampak Kebakaran

Imbauan dan Upaya Penyesuaian

Dishub DKI Jakarta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mencari rute alternatif atau beralih ke angkutan umum. Mereka juga berjanji untuk tetap memperhatikan aspek keselamatan pejalan kaki meskipun ada penyesuaian pada trotoar.

Dishub bersama Dinas Bina Marga akan melakukan perhitungan ulang desain keselamatan kerja (safety work) agar fungsi trotoar tetap terjaga, meski sebagian lahannya digunakan untuk kepentingan kendaraan. Upaya ini dilakukan guna meminimalkan dampak negatif dari perubahan tersebut.

Kekhawatiran Warga: Solusi yang Justru Menambah Masalah?

Tidak semua warga menyambut baik rencana pengalihfungsian trotoar ini. Arif (27), salah seorang warga yang ditemui di lokasi pada Sabtu, 23 Agustus, berpendapat bahwa hal ini justru dapat memperparah kemacetan. Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyelesaian proyek galian yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Mengejutkan! Pedagang Mi Ayam di Jaktim Temukan Mortir Bekas, Dikira Termos?

“Kan kalau trotoar dipakai jalan harus dirusak dulu, makan waktu, makan biaya, bisa jadi tambah macet. Belum lagi kalau kelar, ntar perbaikan. Ngalangin jalan lagi pas benerinnya,” ungkap Arif. Arif juga menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian proyek galian yang dianggap sebagai akar masalah kemacetan.

Pandangan Warga Lainnya

Arif mengaku baru mendengar informasi terkait rencana alih fungsi trotoar tersebut. Ia merasa heran dengan solusi yang ditawarkan karena dinilai seperti “menyelesaikan masalah dengan masalah”. Ia sendiri kerap melintasi Jalan TB Simatupang untuk berangkat bekerja dan merasakan langsung betapa parahnya kemacetan, terutama saat office hour dan ketika hujan turun.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Jumanto (40), yang berharap agar proyek galian segera dituntaskan. “Kalau untuk mengurangi macet sih setuju aja, cuma kan buat apa juga kan, mendingan dikelarin cepet aja (proyek galiannya),” ujar Jumanto. Ia menekankan pentingnya penyelesaian proyek galian yang menurutnya, berkontribusi besar terhadap kemacetan di TB Simatupang.

Perspektif Pemerintah: Prioritas Penanganan Kemacetan

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyetujui rencana alih fungsi trotoar tersebut. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah kemacetan di kawasan tersebut dapat teratasi. Pramono mengakui kondisi di sekitar TB Simatupang saat ini kurang nyaman bagi pengendara dan pejalan kaki, terutama karena banyaknya proyek galian yang belum rampung.

Baca Juga: Maybank Marathon 2025: Bali Siap Sambut 13.600 Pelari dari Berbagai Negara

Pramono bahkan memberikan izin untuk menutup atau membuka outlet tol guna memperlancar arus lalu lintas. Prioritas utama adalah bagaimana mengurangi kemacetan yang dirasakan masyarakat setiap harinya.

Pentingnya Penanganan Terpadu

Berdasarkan studi yang dipublikasikan oleh jurnal transportasi, solusi yang komprehensif dan terpadu diperlukan untuk mengatasi kemacetan di perkotaan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas jalan, perbaikan sistem transportasi publik, serta penegakan hukum yang efektif terkait lalu lintas. Penanganan kemacetan tidak hanya memerlukan solusi jangka pendek seperti alih fungsi trotoar, tetapi juga kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penting untuk dicatat bahwa penanganan kemacetan di TB Simatupang memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan berbagai faktor penyebab dan dampaknya. Dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat krusial dalam upaya mencari solusi terbaik yang dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga Jakarta.